BERATUS tahun lalu. Dalam deretan generasi yang tak terbilang. Serta warisan peradaban dari leluhur yang terus hidup di tengah masyarakatnya. Di sana, selaksa peristiwa merentang di atas lanskap Bumi Danau Poso yang eksotik. Sebentar lagi, atau setidaknya kini sedang berjalan, peristiwa kebudayaan dan mata rantai kehidupan di wilayah itu, hanya meninggalkan cerita sentimentil bagi setiap warganya.
Proyek investasi di bawah bendera PT Poso Energy yang menaikkan permukaan air Danau Poso, disebut bakal menjadi pemicu hilangnya jejak peradaban di wilayah itu. Lembar fakta Masyarakat Adat Danau Poso, mengungkap dengan detail bagaimana perusahaan secara cepat dan pasti, tak hanya memutus mata rantai kehidupan. Tapi juga menghilangkan peristiwa kebudayaan yang dijaga setengah mati itu.
Pada akhir Juli 2021, penulis menyinggahi sejumlah desa terdampak di sana. Sawah terendam, tidak bisa dibajak. Kerbau dan sapi juga kehilangan rumput segar. Itu ungkapan lirih perempuan di Desa Dulumai salah satu desa di pinggir Danau Poso. Perempuan ini tidak sendiri. Di mulut sungai Poso, tempat jembatan Poso yang ikonik berdiri (kini dirobohkan) – nelayan penangkap sidat pun mengeluh. Hasil tangkapannya seret. Raungan alat berat yang mengeruk pasir di dasar danau juga berdampak pada tangkapan mereka. Daging sidat yang dijual Rp90 ribu/kilogram adalah salah satu sandaran yang menjamin asap dapur terus mengepul saban hari. Plus biaya anak-anak sekolah.
Tokoh Adat Danau Poso, Ngkai Berlin Modjanggo menyebutkan, kehadiran Poso Energy dengan ujicoba pintu air dan bendungan PLTA 1 telah merendam sedikitnya 266 hektar sawah. Akibatnya, 4.256 ton beras disekeliling Danau Poso gagal diraih akibat proyek itu. Kerugian materi dan psikologi menimpa secara bersamaan.
Sawah dan kebun warga di 16 desa/kelurahan disekitar Danau Poso terendam. Terjadi sejak dua tahun lalu. Wilayah tangkapan ikan dan sidat makin sempit. Untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, warga harus membeli beras. Kerugian psikologi menurut Ngkai Modjanggo, petani kehilangan pekerjaan, anak putus sekolah karena tidak ada sumber biaya akibat sawah yang tidak bisa dipanen.
PT Poso Energy sebutnya hanya mau memberi kompensasi 10 kilogram per are kepada petani. Menurut dia kompensasi itu tidak memadai jika dibandingkan dengan hasil panen sebesar 30 – 50 kilogram per are. Kerugian lainnya, ladang penggembalaan terendam. Mengakibatkan 94 ekor sapi di Desa Tokilo mati dalam rentang waktu dua tahun. Bagi warga di Tentena, sapi dan kerbau adalah tabungan masa depan. Untuk kebutuhan sekolah, kuliah maupun hajatan. Kerbau mati makan rumput busuk. Yang masih hidup pun terdesak mencari makan di kebun-kebun warga. Dampaknya, sering menimbulkan keributan antarwarga.
Dari sisi budaya, kerugiannya tak bisa ditakar. Ini juga menjadi keprihatinan warga adat Danau Poso. Budaya Mosango terancam hilang. Ini adalah tradisi yang dilangsungkan sejak ratusan tahun di wilayah Kompodongi. Sebelum PLTA Poso berdiri, tradisi Mosango dilakukan bersama warga Sawidago, Tentena, Sangele dan Petirodongi serta desa-desa terdekat lainnya.
Mosango adalah tradisi menangkap ikan yang hanya bisa dilakukan oleh banyak orang. Waktu untuk melakukannya saat air danau surut. Sango harus ditekan sampai ke dasar agar ikan bisa terperangkap.
Namun sejak Bendungan PLTA Poso 1 difungsikan, ketinggian air danau Poso bertambah sekitar dua meter. Air danau tidak pernah surut, karena air tersekat oleh bendungan. Kini, salah satu lokasi Mosango bahkan sudah direklamasi daerah Kompodongi.
Ngkai Modjanggo, menyebut sidat mengalami gangguan musim dan berpotensi terjadi penurunan. Disebabkan jalur migrasi dari muara ke hulu terhalang bendungan. Dampak lainnya adalah, budaya wayamasapi sebuah tradisi kebudayaan Danau Poso dibongkar. Karena ada pengerukan dasar danau. Karamba milik warga juga dibongkar. Usaha kecil pembuatan tahu terancam bangkrut. Akibat hilangnya akses air bersih.
Fakta lainnya adalah zona sempadan danau yang bakal mengasingkan warga dari tanahnya sendiri. Dalam diskusi terfokus oleh BWSS III di Palu, 25 Oktober 2021, disebut sempadan Danau Poso didasarkan pada muka air banjiran dan tinggi muka air di pintu air bendungan PLTA Poso 1. Garis sempadan ditetapkan dari elevasi 513.15 mdpl. Kemudian ditarik sepanjang 50 meter arah barat. Jika angka ini jadi dasar garis sempadan, di sana ada 982 buah rumah, 15 rumah ibadah, 334 lahan pertanian/perkebunan dan 18 desa di pesisir Danau Poso, bakal masuk sempadan danau. Kondisi ini sebut Ngkai Modjanggo, akan menjadi status quo. Artinya, wilayah itu secara perlahan akan dipindahkan.
Maka sebagai protes atas kesewenangan itu, Pada 22 November 2021, Masyarakat Adat Poso telah menjatuhkan denda adat alias Givu pada PT Poso Energy. Givu dijatuhkan karena merusak lingkungan dan merugikan warga di sekitar danau. Sanksinya adalah enam ekor kerbau sebagai simbol perwakilan kelompok adat. Disertai dengan pemenuhan hak-hak warga yang dirugikan.
Namun sehari setelah Givu dijatuhkan. Poso Energy sebut Ngkai Modjanggo malah berulah. Aktivitas pengerukan dan reklamasi terus dilakukan. ”Ini memperlihatkan Poso Energy tidak menghargai tradisi budaya masyarakat setempat,” katanya.
TERENDAM LISTRIK
Walau eksistensi adat tidak dihargai, mata pencaharian hilang, namun perlawanan tak pernah berhenti. Suara perlawanan terus bergaung. Salah satunya dengan mengabarkan kepada publik luas, bagaimana Poso Energy tidak hanya meminggirkan warga di atas tanah mereka dan menghilangkan mata pencaharian warga. Pada 22 Desember 2021, Mosintuwu Institut dan Masyarakat Adat Danau Poso, meninggalkan Kota Tentena di sela-sela kesibukan mereka menyambut Natal 25 Desember 2021.
Mereka mengajak para pegiat lingkungan, pemerhati sosial budaya, urun rembuk memikirkan jalan keluar masyarakat di Danau Poso yang makin kehilangan jati diri kebudayaannya. Seratusan orang menyaksikan film dokumenter hasil kolaborasi Mosintuwu Institut dan Watchdoq, meriung. Duduk bersila di atas rumput hampir tiga jam.
Film dokumenter itu, berhasil menguak fakta-fakta terselip di sepanjang pesisir Danau Poso. Tentang para perempuan yang meratap kehilangan ladang dan sawah. Beberapa di antaranya adalah warisan orang-orang tua mereka yang senantiasa mereka jaga. Bagi ibu-ibu ini, ladang-ladang itu tak sekadar bercocok tanam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Di sana ada jejak masa lalu, orang tua yang turun temurun mengais penghidupan di atas tanah-tanah itu. Film ini juga mengungkap, kegelisahan ibu akan masa depan anak-anak mereka. Kerbau dan sapi sebagai investasi masa depan, satu persatu mati karena tak ada lagi ladang untuk merumput.
Peserta nonton bareng yang dipenuhi kaum muda dengan semangat muda, membuat Ngkai Berlin Modjanggo terlihat semringah. ”Anak muda ini harus paham tanggungjawab zaman yang dipikulnya,” ungkap Ngkai. Kerusakan ini menurut dia harus dikabarkan kepada semesta. Setidaknya, pembangunan tidak harus meminggirkan warga apa lagi menerabas tradisi budaya yang beratus tahun dijaga dan dilestarikan.
Nerlian Gogali yang menjadi tandem Ngkai Modjanggo dalam diskusi dua jam lebih itu, menguak beragam fakta yang tidak terpublish selama ini. Mulai dari dokumen Amdal yang dinilainya dokumen untuk sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Atau elit daerah di Poso yang susah dipercaya dan cenderung membiarkan warga mencari jalan keluar atas kemelut hidup yang dihadapinya. Padahal porsi tanggungjawab terbesarnya ada pada elit-elit itu.
”Pada akhirnya budaya, dignity dan integritas hilang oleh aksi sporadis atas nama investasi,” tandas Direktur, Monsintuwu Institut itu memungkasi diskusi.
RAKYAT SELALU DISALAHKAN
Evolusi bisnis berbasis sumber daya alam terus bergeser mengikuti trendnya. Dulu, industri berburu kayu bulat. Kemudian berburu tambang. Kini, diikuti dengan berburu lahan. Pada industri berbasis lahan seperti tambang dan perkebunan, selalu menempatkan dua aktor sebagai pemain utama yang dipaksa berhadap-hadapan. Keduanya dalam kekuatan yang tak setara. Korporasi yang kadang bergandeng tangan dengan aparat negara di satu sisi. Dan rakyat pemilik lahan di sisi lainnya. Dalam prakteknya, dengan berbagai alibi rakyat disalahkan. Pada posisi yang powerless, rakyat terus ditekuk. Akhirnya menyerah. Dan kalah. Tepatnya dipaksa kalah.
Fakta ini terlihat di Tentena, Kabupaten Poso. Sukses membendung air Sungai Poso untuk menaikan debit air, hasrat mengeksploitasi sumber daya air tak juga berhenti. Padahal ambisi itu, telah menyebabkan ratusan warga disekeliling Danau Poso pada dua tahun terakhir ini terus menjadi korban. Sawah tidak bisa dipanen. Ternak mati terendam. Mata rantai kebudayaan pun putus. Dengan aksi serampangan macam itu, Masyarakat Adat Danau Poso – tak jua mendapatkan keadilan dari pemerintah setempat.
Keadilan masih harus dikejar entah kemana. Saat ini perjuangan itu di pemerintah provinsi. Pertemuan pada 22 Desember 2021 di Kantor Gubernur Sulteng belum memberi titik terang. Dilanjutkan sehari setelahnya di Kantor BWSS III di Palu. Masih sama. Belum terlihat good will (niat baik) untuk mengakomodir kerugian warga secara wajar. Menurut Nerlian Gogali, ikhtiar perlawanan yang mereka lakukan, bukan untuk mengejar ganti rugi secara ekonomi. Di atas itu, yang mereka inginkan adalah, kebudayaan dan rantai kehidupan di sekitar Danau Poso tetap seperti sediakala. Investasi boleh saja, tapi jangan menerabas adat istiadat, menghilangkan jejak budaya masyarakat di sekitar Danau Poso.
Seperti yang diakui Ngkai Modjanggo di akhir diskusi malam itu, Perjuangan ini akan panjang. Jauh lebih panjang dari kelokan sungai Poso menuju muara. Pemerintah masih butuh entah berapa meja lagi untuk menggelar pertemuan. Sementara, di sana di Tentena, di sekitar Danau Poso, bayangan kecemasan masa depan terus menghantui warga. Sawah hilang. Ternak mati. Masa depan suram. Namun, khotbah sukacita natal setidaknya masih mampu mengobati kegundahan hati atas kenyataan hidup yang sungguh pahit.
Suara perlawanan mereka terus menggema. Perjuangan mempertahankan tradisi dan integritas tanah adat tak pernah surut. Di atas tanah leluhurnya, mereka melawan. Mereka menolak tunduk. ***
Penulis : Amanda
Foto-foto : Ray Rarea – Monsintuwu Institut, Amanda
