AKSI Kamisan Palu yang berlangsung Kamis 4 September 2025, di depan Gedung DPRD Sulteng, membawa 11 isu sentral yang disampaikan para orator secara bergantian. Salah satunya adalah desakan menghentikan kekerasan terhadap jurnalis yang kerap dilakukan oleh aparat hukum, aparat pemerintah dan masyarakat umum.
Anggun Putri Yolanda koordinator aksi Kamisan edisi ke-67 ini menyampaikan 11 tuntutan yang ditujukan kepada sejumlah lembaga negara mulai dari presiden, aparat kepolisian, TNI, DPR RI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Anggun yang memimpin aksi mendesak aparat menghentikan kekerasan pada jurnalis. Para juru warta, ungkap aktivis dari Perempuan Mahardika Sulteng ini, kerap mendapat kekerasan saat menjalankan tugas liputan di lapangan. ‘’Jurnalis adalah proxy bagi warga. Ia adalah telinga, mulut dan mata publik. Menyerang mereka saat bertugas adalah serangan terhadap kemerdekaan pers,’’ ujarnya lantang.
Lebih jauh Anggun menyoroti, lemahnya kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak kunjung mengesahkan UU PPRT. Padahal UU tersebut menurut dia, memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. RUU PPRT mengakui pekerja rumah tangga (PRT) sebagai pekerja formal, bukan semata “bantuan keluarga” atau informal. Dengan begitu, mereka berhak atas perlindungan dan hak-hak normatif seperti pekerja formal lainnya. ‘’Sayangnya Puan tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting dan mendesak,’’ ujarnya.
Orator lainnya menyoroti, tindakan refresif aparat kepolisian terhadap peserta aksi. Kekerasan terhadap peserta aksi sebut Mulki sudah jamak terjadi pada setiap aksi. ‘’Peserta aksi selalu menjadi sasaran kekerasan. Sementara tuntutan tidak pernah dipenuhi,’’ teriak aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tengah ini.
Desakan bagi TNI untuk hanya konsentrasi di barak juga tak luput dari sorotan peserta aksi. TNI cukup ditempatkan perbatasan. Menjaga pertahanan bukan ikut-ikutan bagi-bagi beras atau melakukan pekerjaan yang menjadi tugas sipil.
Dalam negara demokrasi sebut Mulki, otoritas tertinggi ada di tangan sipil (pemerintah yang dipilih rakyat). Jika TNI terlalu masuk ke ruang sipil, ada risiko “militerisme” di mana kekuatan bersenjata mendominasi keputusan politik atau kehidupan masyarakat.
Berdasarkan UU TNI No. 34 Tahun 2004, fungsi pokok TNI adalah pertahanan negara dari ancaman militer dan bersenjata dari luar maupun dalam negeri. ‘’Jadi konsentrasinya memang di barak untuk latihan, kesiapan tempur, dan operasi pertahanan. Urusan sipil seperti keamanan dalam negeri adalah tugas Polri,’’ tegasnya.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah elemen, antara lain aktivis organisasi nonpemerintah, mahasiswa, seniman dan masyarakat. Aksi yang dimulai pukul 15.00 dan berakhir pukul 17. 30 wita, menghadirkan orator secara bergantian.
Evaluasi Kinerja 7 Anggota DPR RI Dapil Sulteng
Isu lain yang disoroti adalah keberadaan 7 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Mereka antara lain, Nilam Sari Lawira dan Partai Nasdem, Syarifudin Sudding dari PAN, Longki Djanggola dari Gerindra dan Muhidin Said – Beni Tamoreka, keduanya dari Golkar serta Matindas J Rumambi dari PDIP.
Ke-7 wakil rakyat asal dapil Sulteng, menurut Anggun perlu dievaluasi, khususnya berkaitan dengan apa yang telah dan akan diperjuangkannya di Sulawesi Tengah. Terlebih katanya mereka tak bersuara saat kenaikan tunjangan perumahan sementara saat yang bersamaan masih banyak warga Sulteng yang kesulitan mengangsur rumah KPR/BTN.
Tiga Anggota DPR RI yang dihubungi melalui staf ahlinya – hanya Jafar G Bua, staf ahli Longki Djanggola dan Saleh Awal, staf ahli dari Muhidin yang merespons pertanyaan. Kepada wartawan, Jafar mengatakan, saat ini, masih dan akan terus mengadvokasi kasus tumpang tindih lahan di Kecamatan Rio pakava, donggala, antara warga dengan PT Astra Agro Lestari.
Termasuk ungkap Jafar advokasi kasus hukum eks kakanwil BPN/ATR Sulteng yang digugat dua perusahaan pemilik HGU di Huntap tondo II. Jafar melanjutkan, pengawasan dan kontrol MBG dan menegur dapur yang mengakibatkan anak didik di beberapa sekolah di Kota Palu keracunan.
Saleh Awal, staf ahli Muhidin M Said, mengatakan, saat Muhidin masih di Komisi V memperjuangkan aspirasi yang terkait dengan infrastruktur dan transportasi. Seperti perluasan Jalan Kebun Kopi dan seluruh jalan nasional di Sulawesi Tengah. Dalam bidang perhubungan, renovasi Bandara Mutiara Sis Al jufri sebelum dan sesudah gempa, Pembangunan Bandara di Ampana, renovasi Bandara di Tolitoli, Buol dan Poso .
Begitu juga peningkatan kapasitas pelabuhan pantoloan. Lainnya banyak memperjuangkan irigasi desa ( P3TGAI), Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah ( PISEW), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS) di seluruh Kabupaten, perumahan khusus nelayan. Saat ini ungkap Awal, duduk di Komisi XI membidangi keuangan dan perbankan – banyak memberikan akses kepada kabupaten dan kota untuk DAK dan DAU.
Tentang Aksi Kamisan Palu
Aksi Kamisan Palu yang berlangsung tadi sore adalah edisi ke-67. Gerakan ini adalah replikasi dari gerakan serupa di Jakarta yang berlangsung sejak 2007. Gerakan moral yang menempatkan Ibu Sumiarsih (ibunda Wawan) sebagai ikonnya – merupakan aksi tak kenal lelah untuk menuntut pertanggungjawaban negara terhadap kejahatan HAM saat reformasi Mei 1998 silam.
Aksi Kamisan di Jakarta pertama kali digelar pada Januari 2007 oleh keluarga korban pelanggaran HAM berat. Mereka berkumpul setiap hari Kamis sore di depan Istana Negara, mengenakan pakaian serba hitam, berpayung hitam, berdiri diam. Aksi ini simbolis: diam, sederhana, tapi tegas menuntut negara menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu, Richard Labiro mengatakan, ketika Aksi Kamisan direplikasi di daerah-daerah, seperti di Yogyakarta, Bandung, Makassar, Semarang, Palu hingga Ambon, ada beberapa semangat yang ingin diambil dan diwariskan.
Salah satunya adalah konsistensi melawan lupa. Inti Kamisan menurut dia adalah mengingatkan publik dan negara bahwa problem bangsa yang belum selesai. Salah satunya penghilangan paksa, Tragedi 1965, Talangsari, Trisakti, Semanggi dan lainnya.
Replikasi di daerah menurut dia agar ingatan itu tidak hanya milik Jakarta, tapi juga milik seluruh rakyat di daerah. Seperti yang tampak pada setiap aksi, Kamisan tidak butuh panggung, pengeras suara atau orasi panjang. Justru kekuatannya ada pada kesunyian, visual payung hitam dan ketekunan.
‘’Gerakan ini bisa dengan mudah direplikasi di mana pun, tanpa biaya besar, tapi tetap sarat makna,’’ ulasnya. Dengan adanya Kamisan di banyak daerah, keluarga korban di Jakarta tidak merasa sendiri. Ada jejaring solidaritas yang menyebar ke berbagai kota. Setiap orang bisa menjadi saksi dan penyampai pesan serta pengingat.
Lebih jauh Richard mengatakan, daerah-daerah yang punya sejarah luka (misalnya kerusuhan, konflik horizontal, pelanggaran HAM lokal) bisa mengartikulasikan ingatan kolektifnya lewat Kamisan. Jadi bukan hanya menyoroti kasus nasional, tapi juga luka lokal yang sering dilupakan. Ini berbeda dengan demo besar yang sering dilabeli anarkis. Kamisan menegaskan bahwa perlawanan bisa dilakukan dengan kesunyian yang berdisiplin.
Mengasuh Ingatan Antar Generasi
Stevi Pavuling dari Perempun Mahardika dan Direktur Jatam Taufik, Replikasi Kamisan sering melibatkan mahasiswa, aktivis muda bahkan pelajar bahkan individu masyarakat yang concern dengan isu demokrasi.
Stevi bilang, jangan biarkan generasi muda buta sejarah atau melupakan korban. Ingatan ini harus diwariskan. Sedangkan Taufik mengatakan, semangat yang direplikasi dari Aksi Kamisan adalah konsistensi melawan lupa. Termasuk solidaritas korban dan publik, serta pembelajaran bahwa perlawanan bisa dilakukan dengan cara damai sederhana dan konsisten.
Penulis: Yardin
Foto-foto: yardin – dok aksi kamisan
