RATUSAN tenaga honorer dari dinas/badan di Kabupaten Donggala, melakukan aksi protes di Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Samratulangi, sore tadi, Senin 9 Februari 2026. Mereka memprotes kebijakan Bupati Vera Laruni yang dinilai tebang pilih hanya memprioritaskan ordal alias orang dalam.
Salah satu tenaga honorer meminta namanya disamarkan, mengatakan, saat ini usianya sudah 56 tahun dan sudah mengabdi selama 15 tahun di salah satu kantor di Kabupaten Donggala. Namun namanya tidak masuk untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Yang menyedihkan katanya, dia yang bertahun-tahun mengabdi, justru tidak terangkat. ‘’Yang diangkat malah yang baru bekerja 7 tahun,’’ ketusnya. Ibu ini sendiri. Rekannya yang lain juga bernasib sama. Sudah 11 tahun mengabdi namun tidak diangkat menjadi PPPK. ‘’Tidak tau itu Bupati, hanya orangnya stau yang diangkat,’’ ujarnya dengan nada tinggi.
Ratusan tenaga honorer itu, memadati beranda Kantor Gubernur. Mereka tidak bisa masuk untuk bertemu Gubernur Anwar Hafid yang sedang memimpin rapat dengan Forkompida di ruang Polibu Kantor Gubernur.
Anwar Hafid hanya mengutus Kepala Badan Kepegawaian Sulteng, Sitti Asma Ul Husna Syah, untuk menemui mereka. Di hadapan peserta aksi, Sitti Asma berjanji akan ke Donggala besok, Selasa 10 Februari 2026, untuk berkoordinasi dengan Bupati Vera Laruni terkait protes dari tenaga honorer tersebut.
Di tempat yang sama, Raslin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng yang mendampingi tenaga honorer itu, mengatakan, tenaga honorer yang tidak terangkat dalam PPPK berjumlah 700 orang. Mereka tersebar nyaris diseluruh kantor dinas dan badan di Kabupaten Donggala. Di antara mereka, juga terdapat guru-guru honorer.
Raslin menyoal pengangkatan PPPK yang tidak adil, karena dari data yang mereka punyai, banyak PPPK yang terangkat tanpa melalui pengabdian. ‘’Ada yang tiba-tiba dilantik tapi tidak pernah mengabdi. Ini kan tidak adil,’’ katanya kepada wartawan, Senin 9 Februari 2026.
Ia menenggarai, pengangkatan sebagian tenaga honorer hanya didasarkan pada kedekatan atau, ini adalah bagian dari politik balas jasa pada Pilkada lalu. ‘’Bisa saja seperti itu, ini kan sudah jadi rahasia umum,’’ timpalnya. Menurutnya, orang-orang yang dekat dengan ring 1 kekuasaan mempunyai potensi besar mendapatkan akses jalan pintas tersebut.
Pihaknya sudah tiga kali menyurat ke Bupati Donggala. Dia sendiri sudah pernah bertemu dengan Bupati untuk menyampaikan aspirasi tenaga honorer ini, tapi sejauh ini belum ada kemajuan yang berarti. Walau demikian, ia berpendapat bahwa niat baik Bupati untuk menyelesaikan masalah ini tetap ada.
Vera Laruni Mengaku Difitnah
Bupati Donggala Vera Laruni, yang dimintai pendapatnya menolak tegas tudingan pendemo tersebut. Menurut dia, pihaknya sudah mengusulkan sesuai nama-nama yang ada. Tuduhan itu dinilai sebagai fitnah yang tidak beralasan. Apa lagi dirinya tidak mengenal secara dekat nama-nama yang terangkat tersebut. ‘’Mn bisa bgtu, tenaga honorer yg mn yg sy kenal? Itu fitnah. kmi sdh mngusulkn tdk ada yg kmi pilih2 aplgi sy tdj mngenal mrk scra dekat,’’ tulis Vera dalam pesan singkatnya yang diterima Redaksi.
Menurut Raslin, besok saat Kepala BKD Sulteng Sitti Asma, bertolak ke Donggala mereka masih akan tetap menggelar aksi protes di Kantor Gubernur Sulteng. ***
