PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024. Dokumen ini menegaskan visi pembangunan Sulteng sebagai “Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Kepala Bappeda Sulteng, melalui Subhan Basir saat membuka pelatihan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca melalui aplikasi Aksara, mengatakan keberlanjutan menjadi kata kunci dalam pembangunan 20 tahun ke depan. “Berkelanjutan bukan hanya slogan, tapi komitmen. Kita menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission yang tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya saat ditemui terpisah Kamis 21 Agustus 2025 .
Selain itu, Pemprov Sulteng juga menekankan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Visi tersebut diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan fokus pada infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan.
Menurut Subhan, indikator penurunan emisi akan masuk dalam RPJMD sebagai tolok ukur kelestarian sumber daya alam. “Indikator lingkungan ini harus jelas, terukur, dan dilaporkan secara berkala, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Untuk mendukung hal itu, Bappeda Sulteng menggelar pelatihan penggunaan aplikasi Aksara, sebuah platform nasional untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan aksi pembangunan rendah karbon. Pelatihan diikuti 60 peserta dari tim teknis provinsi, Bappeda kabupaten/kota, Pokja REDD+, dan akademisi.
“Dengan pelatihan ini katanya, pemerintah daerah diharapkan mampu menggunakan aplikasi Aksara secara efektif, sehingga pelaporan penurunan emisi dapat dilakukan transparan, partisipatif, dan berkesinambungan,” tambah Subhan.
Pengelolaan Emisi Sulteng Dipantau Lewat Platform AKSARA
Program Manager RBP GCF REDD+ Sulteng, Edi Wicaksono, menegaskan pentingnya penguasaan aplikasi Aksara oleh pejabat Bappeda kabupaten/kota se-Sulteng. Platform nasional itu digunakan untuk memantau penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator pembangunan berkelanjutan.
“Pelaporan penurunan emisi tidak bisa dikerjakan sembarangan. Harus dilakukan perangkat teknis sesuai sektornya, dan Bappeda berperan sebagai pengawal utama pelaporan itu,” kata Edi saat membuka pelatihan di Hotel Santika, Palu, Kamis (21/8).
Ia menekankan transparansi data sebagai kunci pencapaian target net zero emission. “Kalau setiap sektor bisa melaporkan secara benar dan tepat waktu, maka kita punya dasar kuat untuk evaluasi dan memperbaiki kebijakan ke depan,” ujarnya.
Pelatihan tersebut diikuti perwakilan pemerintah provinsi, Bappeda kabupaten/kota, hingga perangkat teknis yang bertugas melaporkan capaian penurunan emisi. Peserta juga dilatih simulasi perhitungan target dan penginputan data langsung ke aplikasi Aksara.
Edi mengungkapkan, Indonesia dinilai berprestasi dalam penurunan emisi gas rumah kaca sehingga memperoleh insentif dari lembaga donor di bawah PBB. Sulawesi Tengah mendapat dukungan Rp43 miliar dalam dua tahun terakhir. Dana itu digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan, penanganan kebakaran hutan, pengelolaan hutan lestari, serta program komunitas iklim.
“Pemerintah Provinsi Sulteng cukup responsif. Komitmen penurunan emisi ini sudah dimasukkan dalam RPJPD 2025–2045, lalu diturunkan ke kegiatan di dinas dan badan,” tegas Edi.
Deforestrasi Kasus Paling Dominan
Di Sulawesi Tengah, kasus deforestasi (penebangan hutan) masih cukup menonjol. Penyebabnya beragam, mulai dari industri perkebunan, industri ekstraktif, hingga aktivitas penebangan oleh masyarakat. Namun, saat ditanya apakah industri tambang menjadi penyumbang terbesar deforestasi, Edi memilih tidak merespons langsung. Ia beralih menekankan ancaman lain yang tak kalah serius, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Karhutla dominan terjadi di tiga wilayah, yaitu Poso, Morowali Utara, dan Tojo Unauna. Hot spot ada di tiga daerah itu,” katanya.
Sudirman, pengajar Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Universitas Tadulako, mengatakan Sulawesi Tengah mendapat kepercayaan mengelola dana dari lembaga donor yang ditunjuk PBB untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. “Dalam setahun ini masih sebatas pra-kondisi, yaitu penyusunan arsitektur gas rumah kaca dengan memberi penguatan pada OPD untuk perencanaan dan pemantauannya,” jelasnya.
Sebagai tim ahli dalam kelompok kerja (Pokja) REDD+, Sudirman ikut terlibat langsung dalam proses tersebut. Menurutnya, pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tengah sudah dituangkan dalam rencana pembangunan rendah karbon, kemudian diturunkan ke dalam rencana aksi daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca. “Jangka waktu perencanaannya cukup panjang, karena itu harus masuk dalam dokumen daerah,” tegasnya. ***
Penulis: Amanda
