KALFIN Ferat, seorang kakek renta, memilih duduk di baris ketiga. Ia sedikit memojok di baris belakang, seolah ingin menyembunyikan letihnya. Mengenakan kaus biru langit yang senada dengan warna kursi yang didudukinya, warga Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, ini tampak tenang meski sorot matanya yang tertutup kacamata minus menyimpan harapan besar.
Sembari menunggu giliran, pria yang akrab disapa Pak Aso ini fokus menyimak jalannya rapat yang dipimpin oleh Ketua Harian Satgas, Eva Bande, bersama Kepala Bantuan Hukum Setdaprov, Jen K. Gembo. Sesekali ia membetulkan posisi kacamatanya sebuah gerak refleks yang mempertegas usia senjanya yang tak lagi bisa diajak kompromi.
Suasana yang semula tenang berubah menjadi sedikit ramai saat pembahasan konflik Desa Piondo usai. Eva Bande segera beralih ke agenda berikutnya. ‘’Selanjutnya perwakilan Desa Pandan Wangi, silakan maju ke depan,” ujar Eva dari meja pimpinan.
Pak Aso sempat bergeming, tidak menyadari bahwa panggilan itu tertuju padanya. “Ayo, perwakilan Pandan Wangi silakan maju,” panggil Eva sekali lagi dengan nada yang lebih tegas. Peserta lain mulai menoleh ke arahnya. “Mana dari Pandan Wangi?” sahut peserta lainnya.
Seketika, kakek berusia 72 tahun itu terjaga. Menyadari namanya disebut, ia lantas bangkit dan melangkah lincah menuju kursi di samping Camat Toili Barat, Bambang P. Abdullah. Belum sempat tubuh ringkihnya menyandar sempurna, Eva memintanya mendekat ke meja pimpinan untuk memaparkan duduk perkara yang membelit desanya.
Dengan suara yang tenang, Pak Aso mengisahkan luka lama. Sejak tahun 1945, masyarakat telah menetap dan menyambung hidup di lokasi yang kini bernama Desa Pandan Wangi. Namun, petaka datang pada 2014. Tanpa sepengetahuan warga, lahan diduduki perusahaan.
Kepada redaksi Tim Satgas Roemahkata, Pak Aso mengaku perasaannya campur aduk. Ada rasa lega yang luar biasa saat ia diperkenankan berdiri di depan para pengambil kebijakan.
“Saya merasa plong. Selama ini saya seperti berjibaku sendirian melawan korporasi, di mana posisi kami selalu ditempatkan sebagai pihak yang kalah. Hari ini, saya merasa didengar dan diperhitungkan,” ungkapnya.
Bagi Pak Aso, panggung yang diberikan Satgas bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan pengakuan atas harga diri rakyat kecil yang selama ini suaranya dibungkam oleh kepentingan besar.
Semangat serupa terpancar dari wajah Misyaji, warga Desa Sampaka yang berkonflik dengan PT Wira Mas Permai (WMP). Dengan langkah yang agak tertatih namun penuh tekad, ia didampingi rekannya menuju layar monitor untuk menunjuk peta HGU perusahaan.
Meski sudah menginjak usia 71 tahun, suara kakek dengan lima cucu ini masih terdengar lantang. Artikulasi bicaranya jernih saat mengisahkan bagaimana tanah miliknya seluas satu hektar, yang diperoleh secara sah melalui program transmigrasi tahun 1992 dicaplok oleh perusahaan sawit sejak 2009. “Saya meminta perusahaan mengembalikan tanah saya!” tegasnya dengan nada tinggi.
Misyaji mengaku tak menyesal harus menempuh perjalanan sejauh 125 kilometer menuju Kota Luwuk. Baginya, jarak tersebut tak seberapa dibanding kebuntuan yang ia hadapi selama belasan tahun. Selama ini, perjuangannya selalu membentur tembok kokoh birokrasi dan kekuatan korporasi yang sulit ditembus rakyat jelata.
Harapan yang sama juga ditiupkan oleh Ibu Arama, warga trans-lokal Desa Sisipan. Usai mengurai panjang lebar konfliknya dengan PT Sawindo Cemerlang, ia pun merasa lega. “Mudah-mudahan kali ini keadilan bisa berpihak pada kami,” tuturnya singkat. Selama 25 tahun menjadi ibu tunggal (janda) terus memperjuangkan haknya dan tidak pernah mendapat sepeserpun dari perusahaan atas kerugian yang dialaminya.
Menegakkan Keadilan Agraria
Ketua Harian Satgas, Eva Bande, menjelaskan bahwa rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) selama empat hari di Morowali Utara dan Banggai ini bertepatan dengan momentum HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah. Baginya, tidak ada kado yang lebih indah bagi provinsi ini selain tegaknya keadilan agraria.
Perjalanan yang menyisir lima desa di Morowali Utara hingga ke Banggai ini bertujuan untuk mengurai 15 kasus agraria di kawasan “Kepala Burung” Pulau Sulawesi. Ini adalah upaya nyata Pemerintah Provinsi untuk menjemput bola. Mendengar, merespons dan menindaklanjuti kasus-kasus yang selama ini mengendap dalam tumpukan berkas.
Eva menegaskan bahwa Satgas hadir sebagai proxy, sebagai “telinga dan mata” publik. Pembentukan unit kerja Satgas PKA oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, merupakan penegasan bahwa negara harus hadir di tengah masyarakat yang kehilangan kedaulatan di atas tanahnya sendiri. ***
