DISKUSI BERAT - Ibu-ibu ini serius mendiskusikan arah kebijakan pangan negara di Dodoha - Tentena, 25 Maret 2022

USAI makan malam, saat peserta pelatihan yang lain beranjak tidur, enam orang ibu ibu memilih berkumpul. Bercerita tentang banyak hal. Termasuk pengalaman di desa masing-masing. Di sana ada ibu ibu Helvin yang paling tua usianya 60 tahun. Asal Desa Tiu. Kemudahan ibu Plistin asal Desa Didiri. Ibu Rustomini asal Desa Trimulya. Ibu Martintje Belona, dari Desa Bukit Bambu dan Ibu Yuliana dari Pinedapa. Semua ibu ibu ini berasal dari Kabupaten Poso. Mereka adalah peserta workshop jurnalistik dan potografi selama tiga hari di Dodoha, Monsituwu Institut, 24 – 27 Maret 2022.

Duduk dengan membentuk leter L, diskusi acak malam itu berlangsung seru. (Bukan bermaksud menganggap remeh ibu kebanyakan. Di mayoritas diskusi perempuan khususnya emak-emak, selalu berkutat pada tema seputar isu ”dalam negeri”. Mulai dari arisan, bunga hias, warna taplak meja atau tentang para suami masing-masing).

Namun, tema cerita malam ini jauh dari hal remeh temeh. Inti cerita masih seputar ekonomi keluarga namun dengan sudut pandang yang sama sekali di luar dugaan saya. Saya sudah sangat sering menguping cerita Ibu ibu di kampung atau kompleks. Puluhan kali menyaksikan politisi perempuan berbicara di mimbar terhormat. Sangat sering menyimak ibu-ibu pejabat pimpinan SKPD membahas pemberdayaan ekonomi keluarga. Atau para aktivis perempuan yang berbicara tentang kesetaraan, tidak pernah menemukan diskusi sebernas ini. Diskusi ibu-ibu di Kabupaten Poso ini amat keren.

Temanya adalah ekonomi keluarga dengan perspektif politik pangan negara yang mereka nilai kerap salah arah. Diskusinya tajam. Argumentasinya solid. Faktanya akurat. Datanya pun sangat kredibel.

Saya yang awalnya duduk berjarak sekira empat meteran, memilih lebih dekat, ngesot di lantai kayu memastikan tidak ada pembicaraan yang terlewat dari diskusi bernas ini.

Pembicaraan dibuka tentang kelangkaan minyak goreng. Tapi narasinya bukan tentang keluh kesah. Ibu-ibu ini menyoal cara negara mengelola manajemen pangan di negeri dengan sejuta lebih hektar kebun sawit itu. “Politik pangan yang salah kaprah akhirnya berpengaruh hingga di meja makan kita malam ini”. Ini pernyataan spontan Ibu Martintje, alumni sekolah perempuan angkatan pertama, Monsituwu Institut, pada bincang ringan di Dodoha – Tentena, Sabtu malam 26 Maret 2022 lalu. Pernyataan ini diamini oleh ibu-ibu lainnya. ”Ya betul” sergah Ibu Rustomini dari Desa Trimulya.

Ibu Martintje meneruskan, ini baru dari satu komoditi. Belum lagi komoditi lainnya. Usai menyoal minyak goreng, pembicaraan berikutnya, mengeritik fenomena munculnya tanaman perkebunan yang diboncengi para pemodal. Mereka para pemodal mencoba memanfaatkan ”keluguan” petani di desa. Para pemodal ini bahkan menggandeng pemerintah sebagai motornya.

Pembahasan yang sesekali diselingi debat kecil itu, adalah soal munculnya beragam jenis tanaman perkebunan seperti, porang, nilam, lada hingga durian Montong dan komoditi lain. Bagi ibu-ibu ini, tawaran tanaman macam ini, memang terlihat menggiurkan karena ada iming-iming untung yang berlipat. ”Padahal menurut mereka ini menyesatkan”. Pernyataan Ibu Plistin dari Desa Didiri serempak diamini rekannya.

Pernyataan Ibu Plistin ini ditimpali Ibu Yuliana asal Desa Pinedapa. Ibu Yuliana mengangkat succses story warga di desanya yang membudidayakan durian montong dan mampu meraup hasil Rp200 juta. Dengan keuntungan sebesar itu, wajah ibu-ibu ini tampak biasa saja tidak ada yang  terkesiap takjub karena nilai untung yang besar itu. Rekan-rekannya, tampak biasa saja. Wajah mereka datar saja merespons cerita Ibu Yuliana.

Mereka malah berebut mendebatnya. Ibu Rustomini asal Desa Trimulya bilang, cerita sukses soal durian terdengar menggiurkan bagi siapa pun – tapi kita tidak menyadari ada manipulasi sistematis dibalik cara kerja model ini.

”Yah betul ini sebenarnya sangat kapitalistik,” sergah Ibu Plistin. Saya kembali terhenyak mendengar diksi yang dipilih ibu muda ini. Belum pernah saya mendengar, pilihan kata macam itu, keluar dari diskusi ibu-ibu di kota – jika yang dibahas bukan seputar fashion atau kelakuan atasan di kantor yang kaku dll. Saat tulisan ini dibuat di Spinel Lobby Lounge – Hotel Santika – tadi siang, di depan saya – meriung tiga ibu muda duduk berdempetan malah membahas menu yang akan disajikan pada tamunya dari Jeneponto yang datang sore nanti.

Plistin melanjutkan, model pertanian seperti budidaya durian montong,  karena semata melihat uang yang dihasilkannya sangat besar.  Tidak melihat  pada kepemilikan utuh mulai dari ekonomi, sosial dan kebudayaan. Fenomena durian montong sela Rustomini juga terlihat pada tanaman porang. Kali ini Ibu Nerlian dari Tentena ikut menimpali. Seperti tanaman-tanaman sebelumnya, kelak saat puncak panen, harga akan melonjak. Di sini kata Nerlian hukum ekonomi akan memainkan perannya. Produksi menyesaki pasar, harga terjun bebas, yang rugi adalah petani kita.

Mestinya sambungnya lagi, warga di desa harus memahami betul, bahwa mereka sedang menyediakan tanah untuk orang lain. Pemodal yang tidak punya tanah, tapi punya uang yang besar. Maka dia akan memanipulasi kekayaannya dengan menggunakan warga di desa sebagai pemilik tanah,  menanam porang untuk dia.

”Kita merasa bangga karena dapat uang, padahal dia jualnya keluar lebih mahal. Kita bekerja di atas tanah kita – tapi hasilnya malah untuk orang lain,” urai Nerlian yang diamini rekan-rekannya.

”Itu kan sama dengan kita telah menjadi buruh orang yang punya modal besar di atas tanah kita sendiri. Lalu kita cukup senang dengan hasil 100 atau 200 juta,” sambung Ibu Helpin mempertegas.

”Dari sisi angka, Rp100 juta sebenarnya besar,” sambung Ibu Plistin kemudian. Tapi jangan lupa. Angka itu masih harus dibagi-bagi untuk belanja lain. Mulai pendidikan anak-anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk modal menamam lagi. Pada akhirnya uang yang besar itu tidak pernah cukup.

Maka bagaimana solusinya? Kembali Nerlian menyambung, yang cukup adalah jika kita memiliki apa yang kita konsumsi. Prinsipnya adalah memenuhi apa yang kita konsumsi sehari hari.

Karena cara kerja pemodal yang manipulatif itu, maka Ibu Martintje di depan para koleganya mengaku, telah melarang suami dan keluarganya – untuk tidak ikut-ikutan menamam porang. Martintje menuturkan, ia berdiskusi dengan kerabatnya yang mengeluh rugi karena tergoda menanam porang.

SERIUS – Diskusi yang berjalan santai kadang serius tergantung tema yang dibahas

Lian menimpali kritik mereka sebenarnya bukan soal porang, nilam atau durian montong. Kritik lebih diarahkan kepada para pemodal. Mereka tega menempatkan masyarakat sebagai objek kapital. Kedepannya akan ada tanaman jenis lain. Mekanismenya sama. Cara ini secara perlahan dan pasti meruntuhkan kekuatan pangan masyarakat. Dan pemerintah sepertinya tidak menyadari ancaman yang tak kasat mata macam ini.

”Kalau pemodal berhasil melakukan itu maka identitas kita akan dicerabut. Kita ini identitas pangannya tidak jelas” sahut ibu Lian disambut anggukan setuju ibu lainnya. Ibu Helpin menambahkan, kalau orang tidak punya lagi identitas pangan, itu sinyal bahaya. Hal ini erat kaitannya bagaimana cara dia melihat tanahnya, hutannya, airnya dan seterusnya. Ini juga sambung Ibu Helpin adalah gambaran telanjang, bahwa tidak hanya soal monopoli ekonomi. Tapi juga monopoli budaya khususnya budaya pangan. Kesimpulan Ibu Helpin kemudian diteruskan Ibu Yustroini, yang mengatakan konsep sejahtera yang dianut negara sangat kapitalistik.

Dua jam lebih terlibat diskusi, ibu-ibu ini kompak mengambil kesimpulan untuk memperjuangkannya melalui desa masing-masing. Namun sebelum kesana, yang harus dilakukan adalah memperkuat sekolah pembaharu desa. Jika sekolah perempuan telah berhasil membentuk individu perempuan yang menonjol dengan karakter yang kuat, maka itu harus disempurnakan dengan kekuatan berbasis komunitas melalui sekolah pembaharu desa.

Dua jam lebih melihat cara mereka berdiskusi, ibu-ibu ini tak kalah hebat dengan para aktivis yang akrab dengan pemikiran Karl Marx, Lenin. Atau yang bacaannya Das Kapital, Madilog dll. Ibu ibu ini jauh melampaui pemikiran para pejabat yang menyusun kebijakan di balik dinding birokrasi. Kapasitas mereka juga jauh di atas para politisi yang dari atas mimbarnya mahir berkhotbah tentang rakyat.

Pun jika indikator keilmuan adalah titel sarjana atau penguasaan teori dari para pemikir besar kelas dunia, itu pun keliru. Ibu-ibu ini mungkin tidak familiar dengan pemikiran tokoh-tokoh besar itu. Tapi cara mereka mengidentifikasi masalah, merumuskan pikiran dan aksi lapangannya sungguh keren.

Penulis       : Amanda
Foto-foto    : Amanda

Tinggalkan Balasan