DISKUSI - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Dra Novalina, MM ditemui di ruang kerjanya, 27 Oktober 2022

IKRAR sumpah jabatan yang diucapkan Novalina Wiswadewa (54), pada Selasa 31 Januari 2023 di depan Wagub Ma’mun Amir mengakhiri polemik tajam tentang kepastian nasibnya sebagai Sekdaprov devinitif. Tidak main-main. Suara penolakan itu datangnya dari orang nomor satu Gubernur Rusdi Mastura. Sejak Gubernur merilis pernyataannya pada Jumat, 9 Desember 2022 lalu, berita ini terus menggelinding. Menjadi headline di media massa. Dikomentari para pengamat. Didiskusikan warkop. Diperdebatkan di teras masjid. Digunjing di media sosial hingga dighibah di watshapp group. Ini juga meyebabkan demo di Jakarta bahkan dikomentari pakar hukum tata negara nasional. Magnitudonya cukup tinggi. Pemicunya karena tokoh penolak sekaligus pengusulnya – adalah orang yang sama. Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura.

Novalina sendiri tak pernah memberi reaksi ke publik akan suara penolakan yang disampaikan atasannya itu. Permintaan wawancara pun tak digubrisnya. Pesan watshapp yang dikirimkan tak berbalas. Tiba-tiba, ia muncul di tengah publik dalam balutan kebaya warna cerah kerudung corak off white dan selendang hijau muda – membuat penampilannya tampak anggun. Mengisyaratkan ia siap lahir batin mengemban amanah sebagai pejabat eselon I B. Drama tentang Novalina pun selesai dengan plot twist terbaik. Ditolak Cudi, tapi dilantik Ma’mun.

Tak genap setahun, Gubernur Sulteng tercatat dua kali melakukan penolakan terhadap hasil keputusan Presiden RI. Pertama adalah kasus Penjabat Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Dahri Saleh. Hebohnya bukan main. Ia dilantik oleh Wakil Gubernur Ma’mun Amir pada 30 Mei 2022. Tapi digantikan oleh sekondannya Ikhsan Basir yang dilantik dua bulan kemudian, Kamis 21 Juli 2022 oleh Gubernur Rusdi Mastura.

Kepada wartawan, Dahri mengaku tidak ada tekanan dibalik sikapnya itu. Selebihnya jawaban disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekdaprov Sulteng Faisal Mang. ”Letak ibu kota kabupaten sangat jauh,” begitu respons singkat Mang kepada jurnalis. Nasib politik Dahri ternyata tak seindah rekannya Novalina. Tidak ada Hollywood ending. Plot film tidak berakhir indah. Ia hanya menikmati jabatan  selama 15 menit. Setelah itu mundur.

Drama tentang Novalina, Gubernur Mastura memang keukeuh menolak. ”Tidak sesuai dengan rekomendasi Gubernur”. Begitu kalimat tegas yang dicetuskannya melalui siaran pers Kamis 12 Januari 2023. Walau seperti yang terlihat, Wagub Sulteng akhirnya harus mengindahkan SK Presiden. Novalina dalam keanggunan busananya, siang kemarin  menyisihkan kompetitornya, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Sadli Lesnusa dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) Fahrudin Yambas.

Tak mudah mendapat bocoran dari pejabat soal penyebab polemik yang dipicu oleh administrasi Pemrov Sulteng itu. Jika ada yang bersedia buka mulut, mereka menolak namanya disebut dalam tulisan. Termasuk pejabat di era Gubernur Sulteng sebelumnya yang mengurus administrasi macam ini ke Kemendagri dan Setneg. Mereka enggan buka suara. Namun dari beberapa kali pertemuan kucing-kucingan, beberapa di antaranya bersedia memberi bocoran. ”Tapi tidak boleh tulis nama,” ujarnya mewanti-wanti.

Ia mengatakan, soal polemik Novalina – Gubernur mengirimkan tiga nama setelah melalui penyaringan di provinsi. Gubernur ungkap sumber ini, sempat merekomendasikan nama Fahrudin sebagai nama yang dijagokan. Tak berselang lama, Gubernur kembali mengirim rekomendasi untuk nama yang lain – Sadli Lesnusa.

”Dobel rekomendasi ini membuat Jakarta bingung. Bahwa tiba-tiba namanya Novalina yang keluar, karena Jakarta tidak tahu siapa di antara dua nama yang diinginkan Pak Gub. Untuk amannya dipilihlah Ibu Nova,” katanya menduga.

Apakah ada kemungkinan, Novalina melakukan lobi ke Jakarta? Ditanya demikian, sumber ini enggan menjawab. ”Ah itu spekulasi. Saya tidak tahu, tapi jika mau melakukan lobi-lobi, tidak apa-apa. Ini kan prosesnya sudah setengan politik,” ungkapnya sambil menurunkan nada suaranya. Bocoran lain yang diperoleh, Novalina punya jaringan alumni APDN yang solid dan kokoh di Kementerian Dalam Negeri. Pejabat di Kementerian kata sumber ini, sangat familiar dengan namanya. Ia juga mengabaikan spekulasi lainnya, soal campur tangan parpol yang cawe-cawe menggolkan Novalina

Tak ada jawaban yang jelas soal ini. Novalina yang diminta kesediaan wawancara soal polemik ini, tak merespons permintaan yang dikirimkan pada 9 Desember 2022. Ia hanya mengirimkan ucapan selamat tahun baru pada 1 Januari 2023, disertai dengan emotikon tapak tangan terkatup rapat . Pertanyaan senada dikirimankan pada 5 Januari 2023, juga sama. Tak dijawab.

Sedangkan soal polemik Plt Bupati Banggai Kepulauan, menurutnya sumber lainnya, adalah soal penempatan nomor urut. Tiga nama yang diusulkan antara lain, nomor satu, Ikhsan Basir disusul Dahri Saleh dan Rusli Moidady. Saat pengusulan, Nama Dahri Saleh tiba-tiba naik di urutan satu. Hasilnya, Kemendagri melalui surat Nomor 131-72-1180 Tahun 2022, memutuskan Dahri Saleh sebagai Plt Bupati Banggai Kepulauan. Ia kemudian menyebut nama salah satu pejabat yang mengganti urutan nama tersebut.

”Berani dia. Pemain memang dia itu. Berani utak atik putusan Pak Gub. Padahal urutan nama itu krusial,” katanya. Tapi apakah hanya soal nomor urut saja? Tidak ada lainnya. Misalnya yang bersangkutan melakukan lobi ke Jakarta. ”Bisa saja ada lobi-lobi. Namanya politik. Tapi itu saya tidak tahu yang itu,” elaknya.

Sumber lainnya adalah pejabat di era Gubernur Longki Djanggola. Ia yang ditemui awal Januari 2023, membeberkan banyak hal. Khususnya soal urusan administrasi pencalonan Sekdaprov maupun Plt Bupati. Menurut dia, ini sebenarnya urusan sederhana. Tidak perlu menjadi blunder apa lagi membuat kegaduhan. Administrasi Plt Bupati dan Sekdaprov terlihat sepele tapi magnitudo nya besar. Jika salah urus bisa merembet kemana-mana. Ini adalah jabatan top level. Banyak orang berkepentingan di belakang pejabat tinggi seperti itu. Ini katanya disadari betul oleh Gubernur Longki Djanggola. Longki Djanggola katanya punya cara. Sederhana namun efektif.

Pertama, ia menyuruh pejabat teknis mengantar surat tersebut ke Kemendagri atau ke Sekretariat Negara. Sebelum diantar, Gubernur meminta copy-an surat yang sama. Setelah memastikan surat itu sampai di meja Dirjen atau Sekneg, Gubernur menyusul ke Jakarta sambil membawa surat yang sama. ”Pas di depan Dirjen, baru Pak Longki bilang, Pak ada surat seperti ini yang sudah di tangan Pak Dirjen?,” kata pejabat itu menirukan dialog Longki dengan pejabat di Kemendagri. Dari dialog tersebut, Gubernur kemudian mengutarakan tentang sosok yang diinginkannya. ”Sebagai user wajar bapak melakukan itu,” katanya membenarkan.

Hasilnya, adem. Pejabat yang diinginkan dilantik tanpa menimbulkan gejolak. Tidak ada gunjingan di medsos. Tidak ada komentar pakar. Tidak ada demo. Agenda pemerintahan berjalan. Plt bupati menjalankan tugasnya dengan tenang. Ia juga menceritakan pengisian Sekdaprov devinitif. Saat itu, Longki Djanggola merasa perlu menyusul ke Jakarta, karena ada nama adiknya Deri Djanggola ikut diusulkan. Ia tidak ingin adiknya yang terpilih. Maka jadilah Amjad Lawassa menjadi Sekdaprov saat itu. Sedangkan Deri hanya kebagian Plt beberapa tahun setelahnya. Longki sendiri enggan merespons pertanyaan wartawan. Ia tidak membenarkan atau menolak, saat dicecar soal keterangan mantan anak buahnya itu.

”Hehehe. Tugas eksekutif saya sudah selesai,” elak bakal calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra itu saat dihubungi melalui handphone-nya.

Tiga pejabat yang dimintai pendapatnya – kompak bilang, bahwa ini soal administrasi yang sederhana. Tapi caranya harus tepat, agar tidak heboh.


DRAMA BERAKHIR – Novalina Wiswadewa (54) diambil sumpahnya oleh Wagub Ma’mun Amir sebagai Sekdaprov Sulteng, Selasa 31 Januari 2023

SEKILAS TENTANG NOVALINA

Novalina Wiswadewa. Ia adalah wanita kelahiran Donggala, 27 September 1969, mengabdikan diri di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana ia mengabdi selama 15 tahun. Usai mengikuti Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, ia melanglang buana ke Lombok – Nusa Tenggara Barat, mengikuti tugas suaminya. Sepulang dari sana, Novalina menjadi kepala bidang di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada 2009 – 2010. Di sana, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Masih di masa kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola, perempuan berkerudung ini menjadi Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sulteng. Jabatan itu diembannya sejak 2015 hingga 2018. Selanjutnya sejak 2018 – 2019, diangkat menjadi Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng. Selepas di Biro Otda pada 2019 – 2022, menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulteng.

Saat dilantik ia sedang mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Karirnya terbilang lancar. Jabatan eselon II B (kepala biro) hanya diduduki sekelebatan – satu tahun. Pada 27 Oktober 2022, penulis sempat menghabiskan waktu nyaris setengah jam di ruangannya, banyak hal termasuk membincang smart village. Program yang sudah dilaunching Gubernur Mastura pada tahun pertama pemerintahannya di Kecamatan Pakuli – Sigi. Banyak perspektif yang disampaikannya pada jumpa perdana sekaligus terakhir di kantornya – Jalan Kartini itu. Ia fasih membahas soal budaya digital. Ia cakap mengurai problem birokrasi. Ia juga gigih mengerek indeks keterbukaan informasi. Itu dibuktikannya dengan mengantar Sulteng diurutan 25 indeks keterbukaan informasi dari posisi buncit pada tahun sebelumnya.

Namun seperti yang diakuinya pada perbincangan siang itu, urusan di Kominfo itu kompleks dan mesti melibatkan lintas sektor. Nadanya terdengar seperti menyerah.  Digitalisasi katanya adalah berkah jaman yang harus dinikmati sekaligus ditekan dampaknya.

Pada  smart village misalnya. Ia bertanggungjawab penuh untuk mempersiapkan recources warga desa. Termasuk mengedukasi warga agar mendapat nilai tambah dari teknologi digital, baik ekonomi maupun pengetahuan. Tapi program itu tak bisa berjalan optimal jika teknologi yang berjalan di atas infrastriktur telekomunikasi tersebut tidak dibangun secara merata hingga pelosok desa. ”Ini problemnya, jadi harus multisektor,” curhatnya.

Tak seperti di Dinas Kominfo. Dijabatan barunya, Novalina Wiswadewa dengan kewenangan plus rentang kendali yang luas – setidaknya bisa menyelesaikan banyak hal. Mengurai masalah. Mengatasi sengkarut. Yang terdekat adalah jangan ada lagi administrasi pemerintah yang salah urus dan memicu gaduh yang tidak perlu.

Penulis: Amanda
Foto: Amanda & Humas Pemprov Sulteng

 

 

Tinggalkan Balasan